Ridwan Kamil Minta Wali Kota Yana Mulyana Jaga Kondusivitas Bandung Jelang 2024

INFO JABAR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018 - 2023. Pelantikan berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 18 April 2022. Yana menggantikan posisi Wali Kota Bandung Oded M Danial yang meninggal dunia pada 10 Desember 2021. 

"Pak Yana Mulyana sekarang sudah resmi menjadi Wali Kota Bandung definitif sampai akhir masa jabatan tahun 2023," ujar Ridwan Kamil berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar. 

Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar baru menerima surat keputusan pengangkatan Wakil Wali Kota Bandung menjadi Wali Kota Bandung tersebut dari Menteri Dalam Negeri pada Ahad kemarin. "Surat itu memang ditunggu-tunggu, dan (pelantikan) baru bisa digelar hari Senin ini," kata Ridwan Kamil. 

Ridwan berharap Yana dapat memanfaatkan sisa satu setengah tahun jabatannya dengan sebaik mungkin. Terlebih, memaksimalkan pembangunan dengan lebih sering berkomunikasi bersama Pemprov Jabar dalam hal dukungan anggaran. 

"Di sisa waktu ini saya minta komunikasi dengan Pemprov ditingkatkan agar pembangunan bisa maksimal baik yang menggunakan APBD sendiri, maupun dukungan dari Provinsi," katanya. 

Dengan pengalaman yang dimiliki Yana, Ridwan optimistis politisi partai Gerindra kelahiran Bandung 57 tahun lalu itu bisa langsung bekerja dengan profesional, berintegritas dan melayani. "Pak Yana sudah pengalaman sebagai Wakil Wali Kota, saya titip untuk senantiasa menjaga integritas, pelayanan, dan profesionalisme," katanya. 

Ridwan juga meminta agar Yana menjaga komunikasi politik yang baik dari kepala daerah agar wilayahnya tetap kondusif. "Komunikasi politik menjelang 2024 penting agar Bandung tetap kondusif karena suhu akan memanas. Semoga Bandung bisa lebih baik dan luar biasa," katanya. 

Adapun mengenai posisi Wakil Wali Kota Bandung yang saat ini kosong, Ridwan masih menunggu arahan dari Mendagri. Jika dimungkinkan ada pendamping Yana, maka prosedur harus ditempuh dari bawah, hingga persetujuan di DPRD. "Saya menunggu arahan dari Mendagri, yang pasti posisi Wali Kota dulu diselesaikan, lalu Wakil Wali Kota kalau memang memungkinkan," katanya. (*)