Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov Jabar akan Laksanakan Penyesuaian Reformasi Birokrasi Fase II

Rabu, 15 Juni 2022 20:14 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja saat acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022).
Iklan

INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional. Adapun jumlah jabatan fungsional yang disesuaikan untuk fase kedua ini, yaitu sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan penilaian birokrasi untuk fase pertama pada 345 jabatan di 31 Desember 2021 lalu. 

"Rencananya ada penyegaran birokrasi fase kedua tahun ini. Kemungkinan dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Jumlahnya ada 1.368, jadi lebih banyak lagi," ujar Setiawan pada acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 14 Juni 2022.

Melalui penyegaran ini, Setiawan berharap, struktur kepegawaian Pemprov Jabar akan lebih lengkap. Adapun penyesuaian jabatan fungsional ini akan dibuka hingga Desember 2022. 

"Tadi disampaikan melalui instruksi Mendagri, seandainya ada jabatan-jabatan fungsional yang masih belum pas, maka diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2022 untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kompetensi masing-masing," kata Setiawan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, akan ada jabatan baru yang khusus menggantikan fungsi administrator dan pengelolaan keuangan pada reformasi birokrasi ini. "Namanya Kabag TU (Kepala Bagian Tata Usaha) di masing-masing biro," tuturnya. 

Dia memastikan, penyederhanaan birokrasi ini tidak berhubungan dengan penghapusan tenaga honorer, maupun pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Saat ini, Pemprov Jabar masih melakukan pemetaan sekaligus penghitungan jumlah honorer terkait pengangkatan PPPK ini. Itu agar tenaga honorer dapat terdata dan disesuaikan dengan keahliannya. "Jadi saat ini kita sedang memetakan seluruh honorer yang ada untuk mengetahui keahliannya itu di mana saja. Jumlah totalnya masih di inventarisir," ucap Setiawan. (*)

Iklan