Atasi Dampak Ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Siapkan Jaring Pengaman Sosial

INFO JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat imbas wabah Covid-19 saat ini. Diperkirakan jumlah orang miskin baru yang akan muncul di Jabar akibat Covid-19 itu mencapai 1 juta kepala keluarga (KK).

Adapun anggaran yang akan disiapkan Pemerintah yaitu sebesar Rp 4-5 triliun pada masa tanggap darurat bencana, dengan skenario Rp 500 ribu/KK untuk dua sampai empat bulan ke depan. Namun jika kondisi tidak membaik, pemerintah siapkan Rp 13 triliun proyek padat karya untuk warga. Dua skenario anggaran tersebut berasal dari pergeseran anggaran di APBD Jawa Barat tahun 2020.

Hal itu dikemukakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, usai menggelar rapat bersama pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Jabar di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis, 26 Maret 2020.

"Barusan kami rapat dengan Pimpinan Dewan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Jabar, berkesimpulan mulai minggu depan akan salurkan bantuan, bantuan keuangan kepada warga Jabar yang terdampak Covid-19," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil dalam jumpa pers.

Menurut Emil, bantuan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang terdampak perekonomiannya akibat wabah Covid-19, dan tidak terakomodir bantuan pemerintah pusat.

"Yang sudah punya kartu sembako dari pusat itu domain pusat. Kita fokuskan mereka yang rawan miskin baru. Istilah Pak Wapres misbar. Gara-gara yang tadi hidup normal tiba-tiba tidak berpenghasilan dalam kondisinya seperti ini," ujar Emil.

Emil mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan Rp 500 ribu/KK dengan rincian sepertiganya berupa uang tunai dan sisanya barang berupa sembako atau yang berhubungan dengan pangan.

Tahap kedua, lanjut dia, nanti ada Rp 13 triliun untuk padat karya. Sementara untuk tahap pertama Rp 4-5 triliun untuk tanggap darurat pendapatan warga.

"Rp 13 triliun melakukan proyek-proyek dibikin padat karya sehingga warga yang tiba-tiba menjadi pengangguran setelah tanggal darurat akan dikerjakan di proyek-proyek pemerintah dengan nilai proyek sekitar Rp 13 triliun. Dan saya akan mendapatkan kebijakan semua proyek swasta, kan sekarang investor masuk itu kita akan wajibkan pula dengan pola padat karya," tutur Emil.

Dia menambahkan, konsekuensi memberikan pertolongan ini sudah dikaji. Tim Unpad dan Bappeda Jawa Barat bahwa Covid-19 di Jawa Barat akan berdampak terhadap 1 juta KK yang harus diberikan pertolongan. Maka, konsekuensinya ada Rp 5 triliun lebih yang akan kita perbantukan untuk menolong warga-warga Jabar yang terdampak Covid-19.

"Dari mana anggarannya, sesuai dengan arahan presiden yaitu dengan menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa, anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat, kemudian percepatan subsidi-subsidi akan kita lakukan," ucap Emil.

Gubernur pun mengimbau, pemerintah di 27 kota/kabupaten ikut berpartisipasi menambah bantuan tanggap darurat perekonomian warga. Warga tidak hanya mendapat Rp 500 ribu melainkan lebih dari jumlah yang telah dialokasikan pemerintah provinsi.

"Insyaallah ketanggapan dari pemprov untuk melindungi warga. Kita gerak cepat kalau tidak ada halangan kita salurkan minggu depan," kata Emil.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat, mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah provinsi yang melakukan pergeseran anggaran untuk mengantisipasi lemahnya perekonomian warga akibat Covid-19.

"Dananya dari pergeseran APBD. Tapi kami juga minta agar kota dan kabupaten juga harus berkontribusi. Bahkan perusahaan pun ikut bergotong-royong," katanya. (*)