Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wagub Uu Minta Aktivitas Pertambangan Ilegal Ditutup

Jumat, 7 Februari 2020 17:43 WIB

Iklan

INFO JABAR — Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menginstruksikan seluruh wakil bupati/wakil wali kota se-Jabar untuk menutup semua aktivitas pertambangan ilegal di daerah masing-masing.

"Yang tidak memiliki izin tutup segera," kata Wagub Uu usai memimpin rapat koordinasi (rakor) “Sosialiasi Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar” di The Arnawa Hotel, Kab. Pangandaran, Jumat, 7 Februari 2020. 

Dalam rakor yang dihadiri para wakil bupati/wakil wali kota se-Jabar ini, Uu menyatakan  pertambangan yang belum tertib secara administrasi maupun tata cara pertambangan bisa merusak lingkungan sekaligus merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Wagub Uu menemukan puluhan perusahaan tambang yang beroperasi secara ilegal saat melakukan sidak di lokasi galian pasir di kaki Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang pada 2 Februari lalu. "Masih banyak yang belum tertib dan menyalahi tata cara penambangan, sehingga terjadi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat," ucap Uu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aktivitas tambang ilegal ini pun disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir di Jabar. Sehingga, lanjut Uu, pemerintah wajib menindak dengan tegas para penambang ilegal itu.

Menurut dia, rakor ini juga menguatkan komitmen pembangunan Zona Integritas di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jabar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun Reformasi Birokrasi Juara 2020.

"Kegiatan ini menguatkan fungsi para wakil, yaitu yang tertera adalah tentang pengawasan  pertambangan dan juga penguatan tentang realisasi Pakta Integritas Pemda Provinsi Jabar yang antikorupsi," kata Uu. (*)

Iklan