INFO JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat A pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2019. Predikat sangat memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini sebelumnya diraih Jabar pada SAKIP 2017 dan 2018.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menerima penghargaan itu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin, 10 Februari 2020.
Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Wilayah I Indonesia yang mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal kinerja akuntabilitas dan kinerja pemerintahan 2019.
Wilayah I terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.
Selain mendapat predikat A untuk tingkat provinsi, 21 kota dan kabupaten di Jabar mendapatkan predikat B. Masing-masing Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kabupaten Sumedang.
Sedangkan enam daerah lainnya mendapatkan predikat BB, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung.
Prestasi ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil, sangat memuaskan.
Wagub Uu sangat bersyukur atas sukses mempertahankan prestasi predikat A SAKIP. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di Provinsi Jabar dan seluruh kabupaten/kota.
"Peringkat A ini berat karena mempertahankan. Ini anugerah yang sangat luar biasa, ternyata Pemprov bersama Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) dan aparatnya bisa mempertahankan (prestasi)," ujar Uu.
Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan tata kelola pemerintahan di Pemda Provinsi Jabar sudah baik. Metode koordinasi dengan kota dan kabupaten terutama dalam penyusunan program pembangunan memiliki output jelas. "Jawa Barat memang tata kelolanya bagus," kata Tjahjo ditemui usai acara.
"Karena Pak Gubernur (Ridwan Kamil) dalam rangka menyusun anggaran, menyusun kebijakan perencanaan program provinsi, kota dan kabupaten, dia undang semua wali kota bupati, mana yang harus dioptimalkan sehingga output-nya jelas," kata Tjahjo. (*)
