Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serahkan LKPD 2020, Ridwan Kamil Bimbing 27 Kabupaten Kota

Senin, 29 Maret 2021 13:48 WIB

Iklan

INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bakal membimbing kota kabupaten agar kembali meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, maka akan melanjutkan tren positif yang telah diraih pada tahun 2019 lalu. 

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar di Kantor BPK Jabar, Kota Bandung, Senin 29 Maret 2021). 

“Saya punya kewajiban membimbing juga 27 daerah, karena keberhasilan itu harus melingkupi  seluruh daerah di Jabar. Tahun lalu juga semuanya mendapat WTP, sehingga konsistensi itu sekarang menjadi sebuah tantangan,” ujar Ridwan Kamil berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar. 

Ridwan  telah menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi  Jabar yang belum diaudit. Menurut dia, sesuai jadwal ada akhir bulan ini sampai Mei akan dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK, yang hasilnya disampaikan saat (sidang) paripurna. “Ini merupakan wujud keseriusan kami (Pemda provinsi Jabar), di mana saya sendiri langsung melaporkan keuangan Pemerintahan Provinsi Jabar,” katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ridwan memaparkan, terdapat enam kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari dokumen perencanaan keuangan yang harus sinkron, kualitas anggaran belanja dalam APBD, penyerapan anggaran dengan transparan, sampai Opini WTP. “Kami merasa sudah sangat baik bekerja dengan standar-standar prudensial yang baik, dan berharap ada kewajaran tanpa pengecualian sehingga bisa WTP yang kesepuluh kalinya,” ujarnya.

Menurut dia, sejauh ini Pemprov Jabar  mendapatkan bimbingan dari BPK Perwakilan Jabar untuk terus memperbaiki proses regulasi keuangan. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi.  “Tentulah dengan bimbingan BPK Perwakilan Jabar. Perbaikan-perbaikan, digitalisasi dan teknik-teknik mengurangi kekeliruan sudah dilakukan,” katanya. (*)

Iklan