Ridwan Kamil Dorong UMKM Merespon Potensi Pasar dari Belanja Kementerian/Lembaga

INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk merespon peluang yang ditawarkan Pemerintah Pusat. Dalam peluang ini terdapat potensi pasar sebesar Rp 400 triliun yang berasal dari belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021.

Ridwan berharap nilai besar yang difokuskan pada produk UMKM tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan. Hal itu dia sampaikan usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki di Kota Bandung, pada Jumat, 2 April 2021.

"Ada Rp 400 triliun per tahun belanja kementerian dan lembaga. Silakan UMKM untuk merespon peluang yang luar biasa ini," ujar Ridwan Kamil berdasarkan rilis tim Humas Jabar.

Menurut dia, belanja pemerintah sebesar Rp 400 triliun tersebut bertujuan untuk menggairahkan pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar, sekitar 37.119 UMKM terdampak pandemi, 14.991 di antaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif. Ada UMKM yang berhenti produksi maupun gulung tikar.

Ridwan memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar intens melahirkan inovasi-inovasi untuk menggairahkan kembali roda produksi UMKM. Salah satunya dengan menggagas program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan). "Kadang-kadang UMKM bingung harus jualan ke mana karena ketidaktahuan, maka market Rp 400 triliun silakan dimanfaatkan oleh UMKM Jabar," katanya.

Selain itu, Ridwan memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang dialami pelaku UMKM saat ini, mulai dari pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM. "Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi mulai pemasaran dan lain-lain," tuturnya.

Ridwan menyampaikan, pelaku UMKM menghadapi sejumlah kendala di masa Pandemi Covid-19 ini, salah satunya kesulitan mencari bahan baku impor. Terlebih, dia mengungkapkan, terdapat UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu. "Jadi impor itu terbagi dua, impor yang dijual di pasar kita, dan ada yang impor untuk diekspor lagi," ucapnya.

Pelaku UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan bahan baku impor tersebut karena tidak bisa digantikan dengan produk lain. Oleh karena itu, Pemprov Jabar bersama Kementerian Koperasi dan UKM tengah mencari solusi bersama menyelesaikan kendala tersebut.

"Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor bahkan yang bertahan kini tersisa 30 persen, karena itu sedang kami cari solusinya bersama Kemenkop UKM," kata Ridwan.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, menuturkan, belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 400 triliun merupakan hikmah dari adanya pandemi Covid-19. Menurutnya, ketika daya beli masyarakat turun, maka penyerap produk UMKM haruslah pemerintah.

"Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah karena daya beli masyarakat sedang turun, jadi market Rp 400 triliun ini agar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Teten.

Supaya nilai tersebut bisa cepat terserap oleh UMKM, kata Teten, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mendampingi UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa. "Kami ingin kerja sama dengan daerah," ucap Teten.

Teten menuturkan, dirinya mendapatkan informasi dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait hal-hal yang dibutuhkan UMKM untuk memanfaatkan belanja kementerian dan lembaga, yakni data mengenai produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

"Kang Emil tadi sudah sampaikan mereka butuh data apa saja yang dibutuhkan pemerintah, saya kira kita bisa siapkan karena ini marketnya sudah jelas, seperti seragam, furniture, peralatan pertanian dan kesehatan," ujar Teten.(*)