Sekda Jabar: IKKD Penting Tingkatkan Efektivitas Pemerintahan

oleh:

TEMPO.CO

Selasa, 6 April 2021 11:59 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO JABAR -Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, pihaknya mendorong hadirnya kepemerintahan yang efektif atau government effectiveness. Untuk mewujudkan itu, maka pemerintah kabupaten/kota memiliki prioritas mengembangkan pemerintahan terbuka untuk mengukur Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD). 

    Setiawan menyampaikan,  berdasarkan catatan Worldwide Governance Indicators, indikator kepemerintahan efektif (government effectiveness) Indonesia saat ini berada di posisi ke-60.  Karena itu, pengukuran IKKD dinilai penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

    Hal itu disampaikan Setiawan saat Sosialisasi Pengukuran IKKD secara virtual dari Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 5 April 2021. Peserta sosialisasi adalah badan penelitian dan pengembangan daerah (BP2D) serta litbang kabupaten/kota seluruh Jabar. 

    Menurut dia, ada beberapa indikator kepemerintahan efektif yakni tertarik dengan persepsi pelayanan publik, kualitas aparat pemerintah, independensi politik, pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, serta komitmen pemerintah terhadap sebuah kebijakan.  “Dengan IKKD yang terukur ketertinggalan penyelenggaraan pemerintahan dapat dikejar dan diperbaiki,” ujar Setiawan berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar. 

    IKKD  memiliki lima tujuan yang tertuang berdasarkan Permendagri 38/2020. Pertama, mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemda. Kedua, menetapkan kepala daerah terbaik dalam penyelenggaraan pemda. 

    Ketiga, memberikan penghargaan pada kepala daerah terbaik. Keempat, publikasi atas hasil pengumpulan dan penilaian kepemimpinan kepala daerah. Kelima, motivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemda. 

    Dari lima tujuan IKKD tersebut, Setiawan  menilai implementasinya harus dilakukan dalam bentuk pemerintahan terbuka (open government). Berupa akuntalibitas dan transparansi kinerja, termasuk kualitas kepemimpinan kepala daerah. 

    Menurut Setiawan, keterbukaan pemerintahan saat ini sangat penting. Apalagi dengan terakselerasinya era industri 4.0 dan pandemi Covid-19. "Ini merupakan masa-masa bagi para pemimpin. Jadi para pemimpin yang berkualitas akan terlihat bagaimana mengendalikan di masa pandemi ini," katanya. 

    Sementara itu, Kepala BP2D Provinsi Jabar Linda Al Amin mengatakan, pengukuran IKKD menjadi dasar utama penyusunan dan penetapan kepala daerah terbaik di skala nasional dan daerah. 

    Adapun IKKD dinilai dari dua variabel. Pertama, kinerja pemerintah daerah yang dinilai melalui capaian kinerja dan penerimaan penghargaan.  "Kedua, kepemimpinan kepala daerah yang dinilai melalui kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial," ujarnya. (*)