Dilarang Mudik, ASN Pemprov Jabar Dituntut Menjadi Teladan

oleh:

TEMPO.CO

Minggu, 25 April 2021 10:54 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat saat melakukan Safari Ramdan 1442 Hijriah/2021 di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4/2021). (Foto: Biro Adpim Jabar)

    Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat saat melakukan Safari Ramdan 1442 Hijriah/2021 di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (23/4/2021). (Foto: Biro Adpim Jabar)

    INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Jabar, Uu Ruzhanul Ulum meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menjadi contoh. Hal ini khususnya dalam membatasi mobilitas, sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19.

    Karena itu, aturan larangan mudik lebaran tahun ini harus benar-benar dipatuhi. Hal ini dikatakan Uu saat melakukan Safari Ramdan 1442 Hijriah/2021 di Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pada Jumat, 23 April 2021.

    “Tentu ASN juga dilarang mudik, bahkan kalau ASN melanggar aturan ada sanksi tersendiri yang sesuai dengan protapnya,” kata Uu berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar.

    Menurut dia, sebagai abdi negara, ASN harus menjadikan suri tauladan. Terlebih ASN juga sebagai tokoh di masyarakat untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

    Uu menegaskan, larangan mudik berlaku bagi semua masyarakat Indonesia. Jika ada keperluan mendesak dan bukan mudik, masyarakat harus memiliki surat izin perjalanan, termasuk ASN yang harus membawa surat izin dari setingkat Eselon II.

    “Kalau dia ASN harus ada keterangan dari Eselon II. Kalau bekerja di pihak swasta harus ada keterangan dari pimpinan perusahaan. Kalau pekerja sektor informal dan masyarakat umum harus mendapat keterangan dari kepala desa/lurah sehingga ada tanda kalau dia bukan mudik, tapi hanya bekerja,” ucap Uu.

    Menurutnya, Pemprov Jabar intens memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar dan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jabar. Dengan kolaborasi dan koordinasi yang kuat, mobilitas masyarakat diharapkan dapat dibatasi.

    Pihaknya juga sudah menunjuk 133 titik di perbatasan untuk mengadakan posko, yang akan diisi oleh aparat Polisi, TNI, insan-insan kesehatan, Dishub dan Satpol PP. “Yang jelas ini ada kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, terutama pemerintahan yang berbatasan dengan Provinsi lain, seperti Cirebon dengan Jawa Tengah,” katanya.(*)