INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Pertamina mengawasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar bisa tepat sasaran bagi penerima dengan kriteria yang telah ditentukan. Ridwan meminta agar aturan dan peruntukan BBM bersubsidi itu dieprjelas agar tidak menimbulkan masalah.
Menurut Ridwan Kamil, permasalah yang sering timbul terkait BBM bersubsidi yakni aturan dan regulasi yang diterapkan ternyata tidak tepat sasaran. Pasalnya, kata dia, tak semua elemen masyarakat berhak mendapat BBM bersubsidi. Alhasil, proses regulasi dan aturan harus benar-benar terukur.
"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya begitu saja soal beli membeli, tak ada screening. Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan," ujar Ridwan Kamil setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 5 September 2022.
Ridwan meminta agar Pertamina melakukan evaluasi terkait penerapan regulasi dan aturan BBM bersubsidi. Pasalnya, kata dia, jika selama ini masalah yang timbul karena adanya salah sasaran BBM bersubsidi, alhasil hal itu tidak perlu terulang kembali.
"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukan," katanya.
Ridwan pun mengatakan, langkah pemerintah pusat menaikan harga BBM harus disikapi dengan bijak. Saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp 500 triliun. "Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat.”
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT)BBM dari pemerintah pusat, Pemda Provinsi Jawa Barat akan mengawal distribusinya agar tepat sasaran. "Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," ucapnya.
Berkaca pada pengalaman Pemda Provinsi Jabar dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 akan menjadi tolak ukur pemberian tepat sasaran. Alhasil, kata dia, Pemprov Jabar mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan yang bertahap. "Kita memiliki pengalaman selama Covid-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran)," kata dia. (*)
