INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan gugus tugas honorer sebagai solusi permasalahan yang dialami honorer guru dan tenaga kesehatan. Gugus tugas yang terdiri dari perwakilan tenaga honorer dan Pemprov Jabar, akan menjadi jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.
"Semua aspirasi kita dengarkan, dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemda Provinsi Jabar untuk secara transparan mencari solusi," ujar Gubernur Ridwan Kamil saat bertemu dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Selasa, 9 Agustus 2022.
Menurut Ridwan, anggota gugus tugas dari kalangan honorer dan Pemprov Jabar dapat bertemu secara rutin dan merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer, terlebih yang datang dari Pemerintah Pusat. "Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi)," katanya.
Ridwan juga memastikan pihaknya akan terus mengawal kebijakan dari Pemerintah Pusat agar tetap berkeadilan. Bilamana kebijakannya dari kabupaten/kota, maka Pemprov Jabar pun dapat membuat surat edaran untuk wali kota dan bupati. "Kalau itu kewenangan pusat kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran," katanya.
Ridawan menyampaikan, adalah bagian komitmen Pemprov Jabar memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer. "Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan," ucapnya. (*)
