UNDP Nilai Cara Jabar Perangi Covid-19 Dapat Diadopsi Negara Lain

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, berbicara tentang penanganan Covid-19 di Jabar di hadapan forum internasional bertajuk NextGenGov Summit yang diselenggarakan United Nations Development Programme (UNDP), Kamis, 25 Juni 2020 waktu Bangkok, Thailand. 

Presentasi Emil, sapaan Ridwan Kamil, mendapat apresiasi dari para partisipan online summit ini termasuk Perwakilan UNDP untuk Indonesia Christophe Bahuet. 

“Pengalaman Jabar dalam merespons krisis akibat virus korona akan membantu lanskap NextGenGov yang dibutuhkan UNDP. Pendekatan dan hasil yang dipresentasikan dalam online summit ini merupakan yang paling relevan bagi banyak pemerintah di Asia Pasifik dan kawasan lainnya,” kata Christophe dilansir dari keterangan resmi Humas Jabar, Sabtu, 27 Juni 2020. 

Christophe menyebut apa yang dilakukan dan dikembangkan di Jawa Barat sangat bermanfaat bagi kawasan lain. “Dia (Ridwan Kamil) membuat berbagai intervensi yang sempurna,” ucapnya. 

NextGenGov adalah sebuah program lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah berjalan selama 50 tahun. Tujuannya membantu banyak negara dan komunitas merespons perubahan pembangunan dengan cepat, menawarkan solusi, membangun kolaborasi, dan memicu kerja sama dan perangkat pembangunan. 

Oleh karena pandemi Covid-19, NextGenGov kali ini dilakukan secara jarak jauh dan disematkan pada tajuk acara sebagai ‘online summit’. Gubernur Ridwan Kamil diundang sebagai pembicara karena memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin atau pembuat kebijakan yang penuh terobosan dan inovasi dalam menjawab segala situasi berkembang. 

Gubernur menjadi pembicara bersama pembuat kebijakan dari negara lain di Asia seperti Dr. Anoop Singh, anggota Komisi Finansial India, Menteri Pendidikan Bangladesh Dr Dipu Moni, anggota Senat Filiphina Pia Cayetano, serta Dr. Sania Nistar, Asisten Perdana Menteri Pakistan Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Divisi Keamanan Sosial. 

Berbicara pula atas nama Indonesia, Dr. Ir. Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pengawasan Evaluasi Pengendalian Bappenas, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, dan Samuel Abrijani Pangerapan, Ditjen Menteri Komunikasi dan Informasi. 

Dalam waktu bicaranya, Emil mempresentasikan berbagai kebijakan dan strategi inovatif dalam memerangi Covid-19 di Jabar. Dalam paparannya berjudul “Kemandirian Jawa Barat dalam Memproduksi Semua Elemen Produk Melawan COVID-19”, Emil berhasil meyakinkan para partisipan bahwa konsep yang dikembangkannya dapat menjadi inspirasi dan diaplikasi di banyak negara Asia.    

Di antara yang dibahas adalah “AKB 30” yang merupakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) sebagai padanan new normal dengan mengadopsi budaya K-Pop. Istilah AKB yang berbeda dari yang lain dipilih guna menghindari uforia atau anggapan publik bahwa kondisi sudah normal kembali. 

Hadir mengiringi AKB adalah 627 unit kendaraan yang difungsikan sebagai mobile test Covid-19 dan akan menyasar tiga kelompok rawan yakni pasar, tempat pariwisata, dan terminal- stasiun. “Tiga inilah yang akan mengiring  pengetesan, baik 627 mobil yang disulap menjadi mobile Covid test, maupun BSL 2 dan BSL 3 yang sudah kita operaiskan,” kata Emil. 

Selain itu ada pula buatan dalam negeri ruang dekontaminasi dan sistem manajemen limbah medis, ruang uji RT-PCR, Transfer Sampel Material, dan gedung dengan sistem automatis yang dapat mengontrol, memonitoring sistem HVAC dan menghasilkan 100 persen udara bersih dengan filter HEPA. 

Emil juga menunjukkan kolaborasi Pemda Provinsi Jabar dengan perguruan tinggi seperti Unpad yang memproduksi alat uji Covid-19 bernama Deteksi CePad. Kemudian kolaborasi dengan PT Biofarma dengan memproduksi tes reagent Covid-19 dengan metode RT - PCR untuk memenuhi kebutuhan Jabar dan Indonesia dengan kapasitas proudksi 100 ribu alat tes per minggu. 

Selain menciptakan alat medis lain sendiri seperti ventilator dari beberapa perguruan tinggi yang sedang diujicobakan, Emil juga menceritakan bagaimana Jabar berhasil menggerakkan industri, UMKM, dan siswa sekolah untuk memproduksi alat pelindung diri (APD). (*)