Jabar Akan Realisasikan Lima Program Prioritas Pembangunan

INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Jabar akan berupaya membantu 27 kota/kabupaten di Jabar dalam merealisasikan lima program prioritas pembangunan strategis 2021. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan melobi anggota dewan untuk menganggarkan anggaran bagi daerahnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan hal itu pada acara Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Kopdar itu diikuti oleh para wali kota dan bupati di Jabar.

“Kita akan mendiskusikan dengan Bapeda Jawa Barat mana-mana yang perlu kami bantu melobi. Kadang-kadang sama dewan suka digeser, kadang dikurangi atau ditambahkan. Nah, mereka-mereka (Pemda) yang kurang mengawal itu biasanya kena geser,” kata Emil sapaan Ridwan Kamil.

Pada acara tersebut, Gubernur Emil mendapat masukan dari para kepala daerah. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami memberi masukan sejumlah program pembangunan strategis Kabupaten Sukabumi pada 2021, mulai dari perbaikan konektivitas dan aksesibilitas menuju Geopark Ciletuh sampai ruang terbuka hijau di kawasan Citepus.

Dari Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna masukannya adalah prioritas pembangunan strategis Kota Cimahi, yakni renovasi Stadion Sangkuriang dan pembangunan rumah sakit agar kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya membaik.

"Saya minta masukan untuk lima proyek strategis. Kebanyakan tentang kesehatan, membangun-bangun rumah sakit itu masih paling banyak, hampir 60 persen itu infrastruktur jalan dan sisanya lain-lain," kata Emil.

Selain mengawal dan melobi anggaran, Kang Emil meminta 27 pemda kabupaten/kota di Jabar untuk berinovasi, seperti membuat tim untuk melobi DPRD.

"Tahun 2020 Pemda Provinsi Jawa Barat membantu daerah itu dengan total Rp 7 triliun. Tadi kita rekap semua permohonan para Wali Kota dan Bupati itu nilainya total Rp 10 triliun, berarti ada gap Rp 3 triliun. Nanti kita cari," katanya.

Emil juga memberikan pemahaman terkait masalah pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jabar untuk para kepala daerah, di mana pola sebelumnya adalah TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman  Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

"TP4D sudah diberhentikan oleh pemerintah, tapi kami buat dengan pola baru. Para kepala daerah ini mendefinisikan proyek-proyek strategis yang dikawal oleh kejaksaan sehingga kami tidak ragu membelanjakan anggaran," ucap Emil. (*)