Wapres dan Wagub Jabar Sidak Penambangan Ilegal

oleh:

TEMPO.CO

Sabtu, 13 Februari 2021 16:25 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum memastikan pihaknya akan melakukan sidak dan menutup penambangan-penambangan ilegal secara rutin. Mengingat kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal menjadi salah satu faktor penyebab bencana di Jabar selain akibat dari curah hujan yang tinggi.

    Hal tersebut disampaikan Uu saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin meninjau korban banjir di Kabupaten Subang dan Karawang, Sabtu, 13 Februari 2021. 

    "Informasi yang kami terima, kenapa ada air banyak ke Subang, adalah akibat saluran air jebol, penyebabnya di samping curah hujan yang sangat tinggi, juga karena air yang datang ke Subang berasal dari Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Garut," ujar Uu berdasarkan keterangan resmi tim Humas Jabar.

    Uu mengaku, pihaknya telah meneliti bencana banjir yang dialami sejumlah daerah di Jabar, termasuk untuk wilayah Sumedang. Di mana, ditemukan adanya penambangan liar pada sekitar hulu Sungai wilayah Cimalaka, Kabupaten Sumedang.

    "Setelah kami meneliti, ternyata di aliran sungai dan hulu sungai, di wilayah Sumedang, ditemukan adanya penambangan liar di wilayah Cimalaka," katanya.

    Guna menangani bencana itu, Uu memastikan, Pemerintah Provinsi Jabar akan selalu siap bersinergi bersama berbagai pihak. Termasuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. 

    "Dengan sigap, Gubernur Jabar memberikan instruksi dan tindakan yang diperlukan dalam setiap penanganan bencana," ucapnya. 

    Uu mengingatkan, Provinsi Jabar merupakan daerah rawan bencana. Semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami, berpotensi terjadi di Jabar. 

    "Provinsi Jabar risiko tinggi (bencana), setiap tahun selalu ada bencana, baik bencana alam dan nonalam," katanya.

    Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin mengajak semua pihak turun tangan menolong warga terdampak bencana. Mengingat, untuk menangani bencana ini, harus ada kolaborasi yang dilakukan.

    Selain itu, penanganan bencana juga membutuhkan optimisme untuk perbaikan ke depan pascabencana. Misalnya, seperti pembangunan infrastruktur yang lebih baik, aman, serta membangun budaya masyarakat yang sadar dan waspada terhadap bencana.

    "Tentunya penanganan bencana tidak bisa oleh pemerintah sendirian, organisasi selain pemerintah seperti swasta diharapkan memberikan kontribusinya. Mari sama-sama mengupayakan, pemulihan pascabencana," tuturnya. 

    Menurut Wapres RI, kolaborasi semua pihak dapat mengakselerasi rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. 

    "Saya lihat di lokasi pasca banjir Subang dan Karawang, kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sudah ada pelibatan masyarakat dan relawan seperti dalam pendirian posko gawat darurat, distribusi bantuan, dan yang lainnya," katanya.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sendiri telah menyiapkan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak dari bencana. Di antaranya dengan menginisiasi cetak biru Jabar sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana (resilience culture province).

    Budaya tangguh bencana Jabar ini akan ditanamkan kepada seluruh warga, mulai melalui pendidikan di sekolah sejak dini hingga pelatihan. (*)