INFOJABAR- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menghadirkan informasi lowongan kerja, portal dalam jaringan (online). Langkah ini untuk mengatasi meningkatnya pengangguran imbas pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, pihaknya memproyeksikan sebanyak tiga juta pengangguran di Jawa Barat mendapat lapangan pekerjaan hingga 2023. Demikian ia sampaikan saat peluncuran jabarjawara.id di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 8 April 2021.
Taufik menjelaskan, tiga juta pengangguran diproyeksikan mendapat hak pekerjaan melalui situs tersebut. Dalam portal ini lowongan perkerjaan dari seluruh perusahaan di Jabar dapat diakses para peminat.
Pengakses portal tersebut juga bisa mengikuti tes minat dan bakat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurut Taufik, saat ini terdapat 80 ribu perusahaan yang bermitra dalam program ini, dan akan terus menambah perusahaan untuk memperluas pasar lapangan kerja.
"Berharap seluruh perusahaan masuk ke sana, ini menjadi hal yang sangat krusial, (penambahan) ini bergerak terus. Semakin lama perusahaan semakin sadar. Selama ini, data itu baru sebagian, ini sangat vital," ujar Taufik.
Ia mengaku optimistis masalah pengangguran tertangani pada 2023 nanti karena pemulihan pandemi Covid-19 terus berlangsung. "Kalau dunia usaha kita pulih, dua tahun ini sudah pemulihan sampai 2023 selesai. Tapi tidak seperti yang lalu, perusahaan pulih yang direkrut dari luar, tetap saja pengangguran," katanya.
Lebih lanjut Taufik menyebutkan, portal dalam jaringan (online) ini pun diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan. Selama ini pihaknya kesulitan untuk menghimpun data ketenagakerjaan.
"Selama ini data kita hanya baru sebagian, jadi data penganggur yang baru itu hanya berdasarkan data BPS, 2,53 juta. By name by addres baru 80 ribu yang dirumahkan, 18 ribu yang di-PHK," katanya.
Sulitnya menghimpun data ini dikarenakan setiap pihak memegang datanya secara masing-masing. Baik itu yang ada di perguruan tinggi dan OPD yang berkaitan. Padahal, menurut dia secara aturan setiap perusahaan wajib menginformasikan kepada pemerintah terkait penerimaan dan pemberhentian tenaga kerja. "Setiap perusahaan, kalau merekrut tenaga kerja, harus disampaikan ke pemerintah," ujarnya.
Adanya data yang terhimpun ini akan memudahkan dalam berbagai hal terutama dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, menurutnya perusahaan akan lebih mudah mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
Begitu pun bagi masyarakat, mereka akan mengetahui lowongan kerja yang sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, melalui jabarjawara.id yang dibangun hasil kerja sama dengan Top Karir Indonesia, perusahaan yang menginformasikan lowongan kerja, dia berharap bisa menghimpun data yang lengkap dan akurat terkait ketenagakerjaan.
"Kalau kita punya big data, apapun bisa dilakukan. Sharing data ini yang bisa dilakukan," katanya.
Nantinya, tambah dia, portal jabarjawara.id akan memuat sejumlah data baik yang diperlukan perusahaan untuk mencari tenaga kerja maupun bagi masyarakat yang akan mencari kerja.
CEO Top Karir Indonesia, Bayu Janitra, mengatakan, saat ini terdapat 3.800 lowongan pekerjaan yang diumumkan di situs tersebut. "Kita akan terus canvasing ke perusahaan, supaya jumlah lowongan kerja terus bertambah, jadi bisa lebih banyak tenaga kerja yang diserap," katanya.
Pihaknya menargetkan hingga bulan ini terdapat 10 ribu lowongan kerja yang diumumkan di jabarjawara.id.
